Tentang ULP

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

ISI DENPASAR TAHUN 2016

 

struktur ulp

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Struktur ULP Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar terdiri atas :

  1. Kepala
  2. Sekretariat
  3. Staff
  4. Kelompok Kerja (Pokja)

 

Tugas Unit Layanan Pengadaan 

  1. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK
  2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
  3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementrian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan pada Portal Pengadaan Nasional
  4. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
  5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk
  6. Menjawab sanggahan
  7. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
  8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
  9. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, KAK/Spesipikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak kepada PPK berdasarkan atas usulan Pokja ULP
  10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri melalui KPA
  11. Memberikan pertanggunfjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/jasa kepada KPA
  12. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP
  13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik melalui LPSE
  14. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yg telah di laksanakan
  15. Mengelola system informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia

 

Tugas Struktur Unit Layanan Pengadaan

Tugas Kepala terdiri atas :

  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP
  2. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP
  3. Menyusun program kerja dan anggaran ULP
  4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan
  5. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait
  6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP
  7. Menetapkan Pokja ULP
  8. Menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing - masing
  9. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait
  10. Mengusulkan pengangkatan Tim Teknis dan Staf pendukung ULP kepada Pejabat Eselon I terlait
  11. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait
  12. Mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk penyedia jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)melalui Pejabat Eselon I terkait
  13. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP kepada PPK
Kepala dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP

 

Tugas Sekretaris terdiri atas :

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP
  2. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelangkan/diseleksi
  3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP
  4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP
  5. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa
  6. Mengelola system pengadaan dan system informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  7. Mengelola Dokumen pengadaan barang/jasa
  8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan evaluasi
  9. Menyusun Laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  10. Menyiapak dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa
Sekretaris dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP

 

Tugas Staff terdiri atas :

  1. Membantu menyiapakan data yang dibutuhkan Kepala ULP
  2. Membantu melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP yang terdiri atas : 
  • Menyiapkan data saldo persedian per semester
  • Menyiapkan data usulan persediaan
  • Menginventarisasi Barang Milik Negara di ULP
  • Menyiapkan data usulan perbaikan Barang Milik Negara
  • Mencatat Surat Masuk dan Keluar
  1. Mengelola Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas :
  • Mencatat Dokumen Pengadaan
  • Menata Dokumen Pengadaan
  • Mendistribusikan Dokumen Pengadaan ke unit terkait
  • Membuat Jadwal retensi dokumen pengadaan

 

Tugas Pokja ULP terdiri atas:

  1. Melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilelang/diseleksi
  2. Mengusulkan perubahan KAK, SPesifikasi Teknis dan HPS, dan Rancangan Kontrak kepada PPK, melalui kepala ULP
  3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan
  4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab Sanggah
  5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) melalui kepala ULP
  6. Mengusulkan penetapan peringkat teknis kepada Mentri untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)melalui kepala ULP
  7. Menetapkan pemenang untuk; 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah); 2) Seleksi atau Penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
  8. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui kepala ULP
  9. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Kepala ULP
  10. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan,pemalsuan,dan pelanggaran lainnya
  11. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/Tim Ahli kepada kepala ULP

SK Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ISI Denpasar

unduh disini